mengapa terjadi konflik dibeberapa daerah di indonesia karena persebaran wilayah?

pasca transisi kekuasaan pada tahun 1998 diiringi dengan konflik. Reformasi menuju demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia melahirkan perebutan kekuasaan, identitas, dan sumber daya. Ketegangan-ketegangan yang dahulu teredam oleh kekuatan otoriter sekarang bermunculan. Tidak adanya mekanisme dan institusi yang efektif dalam mengelola konflik telah mengubah ketegangan-ketegangan ini menjadi kekerasan pada beberapa daerah.Kerugian yang diderita sangatlah signifikan: ribuan korban jiwa, kerusakan properti, serta ketakutan dan keresahan didalam masyarakat. Keresahan juga telah mengakibatkan kemunduran ekonomi, penanggulangan, dan kemiskinan spiral pada beberapa wilayah di Indonesia. Walaupun tingkat kekerasan secara keseluruhan terlihat menyusut pada tahun-tahun belakangan ini namun kekerasan tetap ada dan potensinya untuk ter-eskalasi kembali bisa terjadi.Setelah lebih dari satu dekade pemerintahan yang demokratis di Indonesia, sangatlah penting untuk menganalisa kekerasan yang telah terjadi, seperti mengerti bentuknya, dampaknya, sebabnya, serta menganalisa bentuk kekerasan pada saat ini dan mengevaluasi resiko peningkatannya di masa yang akan datang. Selain itu sangatlah penting untuk menentukan solusi mana yang berhasil dan mana yang kurang berhasil. Kemampuan untuk mengerti tren konflik pada masa lalu dan masa kini dapat memberikan pelajaran mengenai pendekatan manajemen konflik yang mampu membangun tanpa diiringi oleh kekerasan yang meluas.Program Konflik dan pembangunan –bersama dengan para mitranya di kepemerintahan, CSO, dan agensi bantuan lainnya– bekerja sebagai penyedia bukti dan penganalisa, pemberi saran, dan pembiaya guna mendukung pembangunan yang damai di Indonesia. Berikut adalah tiga prinsip yang melandasi jalannya program:Memahami dinamika konflik lokal guna membantu rancangan program yang efektif dan peka/sadar terhadap konteks lokal. Pentingnya konteks meliputi dua tingkat.Pertama, sebagai negara berpenghasilan-menengah dimana negara dan pasar masih befungsi, Indonesia memerlukan pendekatan manajemen konflik yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara yang lemah/terpuruk. Kedua, karena umumnya faktor-faktor yang menentukan bentuk dan tingkatan konflik di Indonesia adalah lokal, maka intervensi yang secara spesifik disesuaikan dengan lingkup kekerasan lokal yang dominan dapat memengaruhi dampak tingkatan-tingkatan kekerasan yang signifikan secara menyeluruh.

Evaluasi intervensi secara intensif guna melihat mana intervensi yang berhasil.Evaluasi yang menggabungkan metodologi ilmu sosial standar internasional dengan pengetahuan yang mendalam perihal konteks lokal dapat menciptakan pembelajaran bagi aplikasi di Indonesia dan di negara-negara yang sedang menghadapi konflik.

Intervensi hanya dapat memberikan kontribusi bagi kelangsungan transisi pasca-konflik jika dibina pada tingkat pemerintahan, masyarakat, dan komunitas di wilayah yang terkena dampak konflik. Kemitraan dan membangun koalisi adalah kuncinya.